PROSES PERALIHAN POLITIK SETELAH PERISTIWA G30S/PKI

BAB I

PENDAHULUAN

1.1    Latar Belakang

Partai Komunis Indonesia (PKI) adalah partai politik di Indonesia yang berideologi komunis. Dalam sejarahnya, PKI pernah berusaha melakukan pemberontakan melawan pemerintah kolonial Belanda pada 1926, mendalangi pemberontakan PKI Madiun pada tahun 1948, serta dituduh membunuh 6 jenderal TNI AD di Jakarta pada tanggal 30 September 1965 yang di kenal dengan peristiwa G30S/PKI. Partai Komunis Indonesia (PKI) adalah partai politik di Indonesia yang berideologi komunis. Dalam sejarahnya, PKI pernah berusaha melakukan pemberontakan melawan pemerintah kolonial Belanda pada 1926, mendalangi pemberontakan PKI Madiun pada tahun 1948, serta dituduh membunuh 6 jenderal TNI AD di Jakarta pada tanggal 30 September 1965 yang di kenal dengan peristiwa G30S/PKI. 

1.2    Rumusan Masalah

1.      Bagaimana sejarah singat pemberontakan PKI?

2.      Bagaimana proses peralihan politik setelah peristiwa G30S/PKI?

1.3    Tujuan

1.      Untuk mengetahui sejarah singkat pemberontakan PKI

2.      Untuk mengetahui proses peralihan politik setelah peristiwa G30S/PKI

BAB II

PEMBAHASAN

2.1  Sejarah Singkat Pemberontakan PKI

Peristiwa Madiun (Madiun Affairs) adalah sebuah konflik kekerasan atau situasi chaos yang terjadi di Jawa Timur bulan September – Desember 1948. Peristiwa ini diawali dengan diproklamasikannya negara Soviet Republik Indonesia pada tanggal 18 September 1948 di Madiun oleh Muso, seorang tokoh Partai Komunis Indonesia dengan didukung pula oleh Menteri Pertahanan saat itu, Amir Sjarifuddin.

Pada saat itu hingga era Orde Lama peristiwa ini dinamakan Peristiwa Madiun (Madiun Affairs), dan tidak pernah disebut sebagai pemberontakan Partai Komunis Indonesia (PKI). Baru di era Orde Baru peristiwa ini mulai dinamakan pemberontakan PKI.

Bersamaan dengan itu terjadi penculikan tokoh-tokoh masyarakat yang ada di Madiun, baik itu tokoh sipil maupun militer di pemerintahan ataupun tokoh-tokoh masyarakat dan agama.

Masih ada kontroversi mengenai peristiwa ini. Sejumlah pihak merasa tuduhan bahwa PKI yang mendalangi peristiwa ini sebetulnya adalah rekayasa pemerintah Orde Baru (dan sebagian pelaku Orde Lama).

2.2  Proses Peralihan Kekuasaan Politik Setelah Peristiwa G30S PKI

Proses peralihan kekuasaan politik setelah peristiwa G30S PKI merupakan momen penting yang menandai tumbangnya rezim orde lama yang akan digantikan oleh orde baru. proses perlaihan kekuasaan politik setelah persistiwa G30S pki ini juga menimbulkan kemarahan dan juga harapan. kemarahan karena dianggap pemerintah orde lama tidak bisa mengatasi carut-marut kondidi keamanan politik dalam negeri yang direpresentasikan oleh keadaan di Jakarta. namun tetap mengandung harapan, yakni adanya perubahan yang menyeluruh setelah terjadinya proses peralihan kekuasaan politik setelah peristiwa G30S pki itu. namun tidak ada yang bisa menjamin semuanya akan bisa dikendalikan dengan baik bahkan pada saat itu sudah bisa dikatakan di luar kendali. pasca proses peralihan kekuasaan setelah peristiwa G30S PKI, keadaan justru menjadi semakin rumit dan sulit untuk ditebak. dan keadaan inilah yang membuat masyarakat Jakarta saat itu dan umumnya rakyat Indonesia semakin marah.

Proses peralihan kekuasaan politik setelah peristiwa G30S PKI, bagi bangsa Indonesia sendiri seperti mengulang kondisi pra kemerdekaan yang genting dan serba sulit. namun bagi militer, proses peralihan ini merupakan momentum untuk atas nama rakyat kemudian membangun citra baru, menjadi pihak yang secara emosional sama-sama merasa disakiti dan dikhianati. disinilah kealpaan soekarno. aksi-aksi massa yang terjadi pasca peralihan kekuasaan tersebut, tidak dihadapi secara cerdas melainkan dianggap sebagai musuh yang harus dihadapi secara berhadap-hadapan. secara emosional soekarno membekukan organisasi massa dan bahkan membekukan Universitas Insonesia, yang justru menunjukan wujud bagaimana paniknya pemerintha pasca proses peralihan kekuasaan tersebut terjadi.

2.2.1   Pergolakan

Pasca G30S PKI berhasil ditumpas dan telah diketahui bahwa PKI diindikasikan terlibat dalam peristiwa tersebut, yang enimbulkan rasa marah dalam diri masyarakat. akhirnya, masyarakat kala itu menuntut pemerintah untuk membubarkan PKI dan menyeret para tokoh yang terlibat di balik peristiwa tersebut. ini yang kemudian menimbulkan kondisi chaos di Jakarta dan beberapa kota di Indonesia.

Masyarakat dan partai-partai yang tidak sepaham dengan PKI, secara spontan, mulai bersatu membentuk pelbagai kelompok yang menuntut pertanggungjawaban PKI dan simpatisannya. pada 8 Oktober 1965, massa mulai melakukan demonstrasi menuntut pertanggung-jawaban PKI. namun ketidak tegasan soekarno saat itu dianggap sebagai sikap menunda, sehingga setelah peralihan ekuasaan politik setelah perisstiwa G30S PKI itu terjadi, masyarakat berhadap-hadapan dengan soekarno dengan penuh kemarahan. kondisi yang sangat tidak kondusif sebenarnya untuk memulihkan keadaan.

Beberapa kelompok kesatuan aksi yang terbentuk saat itu, antara lain Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI), Kesatuan Aksi Pelajar Indoneisa (KAPI),Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indoneisa (KAPPI), Kesatuan Aksi Buruh Indonesia (KABI), Kesatuan Aksi Guru Indoneisa (KAGI), dan lain-lain. Kesatuan aksi itu membentuk Front Pancasila yang bekerja sama dengan organisasi yang menentang PKI. mereka mengadakan rapat akbar pada tanggal 26 Oktober 1965 di Lapangan Banteng.

Menghadapi arus demonstarsi yang kian deras, presiden soekarno berjanji akan mengadakan penyelesaian politik terhadap pembrontakan G30S PKI. akan tetapi, janji tersebut belum ditepati. hal inimenyebabkan para mahsasiswa, pelajar dan kelompok lainnya yang didukung oleh masyarakat luas dan ABRI, mulai melakukan tindakan yang langsung mengarah kepada PKI dan simpatisannya.

sementara itu dengan dasar pertimbangan kemelut kondisi politik indonesia yang tidak menentu dan membumbungnya harga-harga kebutuhan pokok rakyat, pada tanggal 10 Januari 1966, KAMI, KAPPI mengajukan Tiga Tuntutan Rakyat (TRITURA) di hadapan gedung DPRGR.

1.    Bubarkan PKI dan Ormas-ormasnya

2.    Bersihkan kabinet Dwikora dari unsur-unsur PKI

3.    Turunkan harga dan perbaiki ekonomi

2.2.2   Kebijakan Soekarno

Menghadapi situasi politik yang semakin memanas, presiden Soekarno memanggil seluruh menterinya untuk mengadakan sidang kabinet di Istana Bogor. dalam sidang tersebut, terdapat banyak tokoh dari KAMI yang diundang. akan tetapi di luar Istana Bogor, masyarakat yang berdemonstrasi bertambah banyak dan menuntut dilaksanakannya TRITURA. menghadapi situasi politik yang sulit dan serba tidak menentu tersebut, Soekarno menjadi terpancing dan masuk ke dalam pusaran yang sebenarnya tidak menguntungkan. inilah langkah yang akan menyebabkan Soekarno menjadi semakin sulit pada pekan-pekan kedepan, setelah terjadinya proses peralihan kekuasaan politik setelah peristiwa G30S PKI itu terjadi.

Dalam sidang kabinet, Presiden Soekarno kembali berjanji akan memberikan penyelesaian politik. janji politik tersebut ia wujudkan dengan me-reshuffle susunan Kabinet Dwikora menjadi Kabinet Dwikora yang Disempurnakan.

Rakyat sangat marah melihat penyelesaian politik yang dilakukan Presiden Soekarno tidak sesuai denagn kehendak rakyat. kemudian, terjadilah gelombang demonstrasi yang semakin besar dan ditujukan langsung kepada Presiden Soekarno. melihat demonstrasi besar-besaran tersebut, Presiden Soekarno merasa tersinggung. Beliau segera membalas dengan membubarkan KAMI pada 26 Februari 1966 dan menutup kampus Universitas Indonesia pada 3 Maret 1966.

Tindakan presiden itu semakin memperuncing suasana politik. arus demonstrasi semakin deras membanjiri jakarta sehingga keadaan kota semakin tidak menentu. ada yang mengira inilah akhir dari kecemerlangan karir politik Presiden Soekarno yang dibesarkan oleh suasana revolusi, namun tak berhasil mengerucutkan masalah yang terjadi di dalam negeri sendiri pasca terjadinya proses peralihan kekuasaan politik setelah peristiwa G30S PKI tersebut.

2.2.3   Supersemar

Letjen Soeharto memberikan izin kepada ketiga perwira TNI-AD, yaitu Mayjen Basuki Rahmat, Brigjen M. yusuf, dan Brigjen Amir Mahmud, untuk menemui Presiden Soekarno di Istana Bogor. ketiga perwira TNI-AD tersebut menyampaikan pesan dari Letjen Soeharto bahwa beliau sanggup menyelesaikan kemelut politik dan memulihkan keamanan dan ketertiban di ibukota. inilah langkah strategis yang dilakukan Letjen Soeharto pada situasi pasca G30S PKI terjadi. Kecerdasan Soeharto yang terkenal sebagai ahli strategi itu tidak terbantahkan di sini. dan rupanya Soekarno juga lalai menghadapi strategi yang sedang dikembangkan oleh prajurit yang pernah dimaki-makinya itu.

Setelah melakukan pembicaraan dengan ketiga perwira tersebut, akhirnya Presiden Soekarno setuju untuk memberikan perintah kepada Letjen Soeharto untuk memilihkan keadaan dan wibawa pemerintah pada 11 Maret 1966. dalam menjalankan tugasnya, Letjen Soeharto harus melaporkan segala sesuatunya kepada Presiden Soekarno. Surat yang dibuat pada tanggal 11 maret itu hingga sekarang terkenal dengan sebutan Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar).

Dengan surat perintah itu, Letjen Soeharto memiliki kekuatan hukum untuk memenuhi tuntutan rakyat. oleh karena itu, Letjen Soeharto mengambil tindakan membubarkan PKI pada tanggal 12 Maret 1966 dan mengamankan 15 menteri Kabinet Dwikora yang Disempurnakan karena terdapat indikasi keterlibatan dengan G 30 S PKI. Langkah penting bagi Letjen Soeharto untuk memuluskan jalan menggenggam kekuasaan. Dari sini pula langkah itu dimulai, kemudian Orde Lama tumbang dan Orde Baru mulai tumbuh. Tapi siapa yang akan mengira, denagn cara yang hampir sama pula sejarah negeri ini mencatat, kekuasaan Orde Baru kelak akan berakhir.

Turunnya Supersemar merupakan jawaban terhadap berbagai macam tuntutan mahasiswa dan rakyat yang menginginkan pembubaran PKI.

Isi Surat Supersemar

BAB III

PENUTUP

3.1    Kesimpulan

Peristiwa G30S/PKI yang lebih dikenal dengan peristiwa pemberontakan yang dilakukan PKI, bertujuan untuk menyebarkan paham komunis di Indonesia. Pemberontakan ini menimbulkan banyak korban, dan banyak korban berasal dari para Jendral AD. Gerakan PKI ini menjadi isu politik untuk menolak laporan pertanggungjawaban Presiden Soekarno kepada MPRS. Dengan ditolaknya laporan Presiden Soekarno ini, maka Indonesia kembali ke pemerintahan yang berazaskan kepada pancasila dan UUD 1945. Peristiwa G30S/PKI 1965 yang terjadi di Indonesia telah memberi dampak negatif dalam kehidupan sosial dan politik masyarakat Indonesia yaitu Dampak politik dan Dampak Ekonomi. Setelah supersemar diumumkan, perjalanan politik di Indonesia mengalami masa transisi. Kepemimpinan Soekarno kehilangan supermasinya. MPRS kemudian meminta Presiden Soekarno untuk mempertanggung jawabkan hasil pemerintahannya, terutama berkaitan dengan G30S/PKI. Dalam Sidang Umum MPRS tahun 1966, Presiden Soekarno memberikan pertanggung jawaban pemerintahannya, khususnya mengenai masalah yang menyangkut peristiwa G30S/PKI.

3.2    Saran

Saran saya tetap lestarikan budaya dan sejarah bangsa indonesia, sebab itu akan bermanfaat bagi kita dan orang-orang atau generasi berikutnya untuk mengetahui sejarah bangsanya.

Penulis juga mengharapkan agar pembaca bisa memberikan saran apapun untuk karya tulis ini, sebab karya tulis ini tak luput dari kesalahan dan kehilafan, saran dan kritik pembaca pasti dapat membantu sedikit banyaknya. Terimakasih.

DAFTAR PUSTAKA

http://okky3.blogspot.co.id/

http://www.anneahira.com/proses-peralihan-kekuasaan-politik-setelah-peristiwa-g30s-pki.htm

http://cahyorealm.blogspot.co.id/2013/04/proses-peralihan-kekuasaan-setelah.html

http://indrasr.blogspot.co.id/2014/03/sejarah-singkat-dan-kontroversi-supersemar-surat-perintah-11-maret-1966.html